Mahfud Pastikan UU Otsus Papua Sesuai Prinsip dan Mekanisme UUD 1945

Majelis Rakyat Papua (MRP) mengajukan judicial ulasan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 perihal Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menteri Koordinator Politik, Aturan, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md memperkenalkan penyusunan UU Otsus Papua telah cocok dengan prinsip dan mekanisme UUD 1945.
\\”Undang-undang ini disusun secara betul-betul tetap dengan UUD 1945 perihal penyusunan undang-undang, merupakan disusun secara bersama oleh DPR bersama Pemerintah,\\” kata Mahfud dalam sidang pembacaan keterangan/jawaban Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang No 2 Tahun 2021 perihal Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang dipersembahkan melewati keterangan tertulis terhadap wartawan, Selasa (16/11/2021).

Mahfud memperkenalkan, menurut ketetapan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Presiden memiliki hak mengajukan dan memiliki kekuasaan menyusun UU melewati cara kerja pembahasan untuk menempuh kesepakatan bersama DPR. Mahfud menyebut institusi atau pihak lain tak bisa ikut serta memastikan UU, namun dalam progresnya usul dan anggapan pihak lain sepatutnya didengar dan ditampung.

\\”Presiden memiliki hak mengajukan rancangan undang-undang memiliki kekuasaan untuk menyusun undang-undang, dengan mekanisme bahwa tiap rancangan undang-undang sepatutnya dibahas oleh DPR dan Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama. Tak ada institusi atau orang yang boleh ikut serta memastikan dalam persetujuan bersama sebagai kekuasaan dan hak eksklusif DPR dan Presiden (Pemerintah) ini walaupun, tentu saja, selama progresnya perlu dan sepatutnya mendengar bermacam-macam anggapan dan usul dari masyarakat,\\” ujarnya.

\\”Majelis Rakyat Papua (MRP) yang menjadi pemohon pengujian dalam perkara ini tak memiliki hak untuk ikut serta memastikan UU ini secara final melainkan konsisten memiliki hak untuk memperkenalkan dan didengar pendapatnya dalam cara kerja pembentukannya dan hal itu telah dijalankan seperti yang nanti akan dijelaskan di persidangan,\\” lanjutnya.

Mahfud membeberkan tujuan dibentuknya UU Otsus Papua tidak lain untuk memajukan Provinsi Papua yang adalah komponen resmi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mahfud mengatakan dalam penyusunan UU Otsus Papua, pemerintah juga menerapkan pendekatan bottom-up dan top-down dalam implementasi kebijakan dan program-programnya supaya terjadi akselerasi dan kecermatan cocok dengan yang diinginkan.

\\”UU ini disusun untuk memperkuat ikatan kesatuan dan memajukan Papua atau west papua sebagai komponen yang resmi dari NKRI, bagus berdasar konstitusi dan tata regulasi kita, ataupun berdasarkan regulasi internasional,\\” sebutnya.

Mahfud membeberkan nantinya dalam mengerjakan pemekaran tempat di Papua dijalankan cocok dengan keperluan politik dan administrasi pemerintah. Ia mengatakan tak menutup ruang bagi pihak lain termasuk MRP untuk berinisiatif memberikan usul secara bottom-up.

\\”Berhubungan dengan ini, dalam penyusunan UU Pemekaran Tempat khusus Papua nantinya karenanya inisiatif dan pengusulannya bisa berasal dari Sentra dan bisa berasal dari Tempat cocok dengan keperluan politik dan pemerintahan yang akselaratif dan cermat atau ideal target. Ketetapan yang demikian sama sekali tak menutup kemungkinan bagi MRP dan pihak-lain di Papua untuk secara bottom up mengambil inisiatif dan memperkenalkan masukan pemekaran tempat di Papua,\\” imbuhnya.

Seperti dikenal, Majelis Rakyat Papua (MRP) mengevaluasi UU Nomor 2 Tahun 2021 perihal Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) yang dilegalkan pada 22 Juli 2021 bertentangan dengan UUD 1945. Untuk itu MRP mengajukan judicial ulasan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU hal yang demikian.

\\”Menyuarakan bahwa pasal-pasal: Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 59, Pasal 68A, dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 perihal Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 perihal Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 perihal Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,\\” demikian suara permohonan MRP yang dikabarkan web MK, Rabu (1/9).

Create your website with WordPress.com
Get started